Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan multidimensi domestik. Oleh karena itu, RKPD di setiap provinsi diharapkan terus mengacu pada RKP Nasional 2026, yang berfokus pada pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif.
"Selain itu khusus untuk Sumbar, hal yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah soal ketahanan iklim, bencana, dan reforma agraria. Ketiga hal ini harus bisa masuk dalam RKPD Sumbar Tahun 2026. Untuk itu, kita meminta seluruh pihak terkait agar dengan seksama membaca RPJMN 2024-2029 yang sangat terperinci sampai ke level kabupaten/kota," kata Medrilzam. (adpsb/isq)
