CARAPANDANG - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman. Menurutnya, DTSEN bisa menjadi acuan program perlindungan sosial nasional.

Mensos mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penggunaan satu data sosial nasional yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). “Maka dengan adanya instruksi Presiden ini, diharapkan datanya tunggal,” ucapnya dalam acara 'Kolaborasi Program Prioritas Presiden' di Aula Mandala Bhakti Praja Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Senin 30 Maret 2026.

Ia mengatakan, DTSEN harus menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah. Mensos mengatakan, program bantuan sosial harus menggunakan satu data yang sama.

Saifullah Yusuf mengatakan, DTSEN bersifat dinamis dan harus terus diperbarui. Data penduduk berubah setiap hari karena berbagai peristiwa sosial.

"Jangan ada yang menganggap data ini statis," ucapnya. Ia-pun mengajak pemerintah daerah terus memutakhirkan DTSEN yang dilakukan melalui jalur formal dari RT dan RW.

Mensos menilai RT dan RW paling mengetahui kondisi warga sekitarnya. “Jalur formal itu dimulai dari RT dan RW,” katanya.

Ia mengatakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos. Pemutakhiran data juga bisa melalui call center dan WhatsApp Kemensos.