Zulhas menjelaskan pemerintah saat ini telah memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG.
"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," kata Zulhas.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit yang mengelola dapur MBG dan mendistribusikan makanan bergizi gratis ke para penerima manfaat, yaitu anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kecukupan dan kelayakan anggaran MBG untuk alokasi Rp15.000 per penerima. Rincian anggaran per porsi MBG untuk tiap siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000, dan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA mencapai Rp10.000. Besaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku, di luar biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, yang juga mengikuti rapat, mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.
