Realisasi anggaran sementara bantuan tersebut sebesar Rp18,1 triliun. Penyelenggara program ini adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Tidak hanya itu, lanjut Airlangga, dibagikan pula BLT El Nino oleh Kementerian Sosial sebesar Rp200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian sosial dengan jumlah realisasi sementara sebesar Rp7,5 triliun.
Sedangkan pada tahun 2024, program bantuan pangan beras 10 kilogram diberikan 22 juta KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Menko PMK dengan alokasi anggaran Rp17,4 triliun.
Diberikan pula BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Ia menegaskan, pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.
“Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi,” pungkasnya.
Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
