"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Kalau tidak patriotis tidak apa-apa tapi jangan menghina negara," ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa dana abadi pendidikan LPDP bersumber dari uang rakyat, yaitu pajak masyarakat dan sebagian dari pembiayaan negara yang dikelola secara khusus untuk membangun sumber daya manusia unggul Indonesia.
Oleh karena itu, setiap penerima beasiswa diharapkan dapat menjaga amanah dan memberikan kontribusi nyata bagi tanah air.
"Pada dasarnya, kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP, sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya," kata Purbaya menambahkan.
Kebijakan tegas ini diambil di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kepatuhan alumni LPDP dalam memenuhi kewajiban pengabdian di Indonesia pasca menyelesaikan studi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani para penerima beasiswa sejak awal.
