CARAPANDANG - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan dukungannya terhadap penguatan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar di Provinsi Bali, sebagai langkah strategis dalam memastikan akses pendidikan yang merata.
Mu'ti menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi lintas sektor yang dinilai menjadi langkah penting dalam pemenuhan hak dasar anak.
“Ini sangat penting dalam konteks memberikan hak kepada anak Indonesia. Ini yang pertama dan mudah-mudahan nanti bisa kita replikasi atau buat yang serupa di tingkat nasional karena masalah seperti ini memang tidak hanya terjadi di Bali,” ujar Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, anak-anak dalam kondisi terlantar merupakan korban dari berbagai persoalan sosial, sehingga negara perlu memastikan mereka tetap memperoleh hak pendidikan.
Ia juga menjelaskan anak-anak dalam kondisi rentan tetap harus memperoleh layanan pendidikan melalui pendidikan layanan khusus yang diperkuat melalui jalur pendidikan nonformal.
“Mereka ini mendapatkan pendidikan layanan khusus melalui pendidikan nonformal. Karena itu pendidikan nonformal kami perkuat sekarang ini. Bentuk pendidikannya tidak harus di sekolah formal dalam bentuk misalnya homeschooling atau program kesetaraan melalui PKBM itu kami buka lebih luas lagi,” imbuhnya.
