CARAPANDANG - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam program Desa Siapsiaga guna memaksimalkan aspek pencegahan paham radikal.

"Kolaborasi yang ciamik dari BNPT dan Kemendes PDTT. Dengan begitu, negara bisa melakukan deteksi dan pencegahan dini terkait penyebaran paham radikalisme-terorisme. Jadi pelaksanaan program Desa Siapsiaga ini harus maksimal, sumber daya yang ada di dalamnya harus benar-benar jeli dan terlatih," ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sahroni juga menilai perlunya memperbanyak pelibatan komponen masyarakat lantaran masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut lebih mengenal situasi dan kondisi di lapangan.

"Pelibatan komponen masyarakat yang terlatih juga harus diperbanyak karena mereka akan punya peranan yang sangat signifikan. Kita kan ingin informasi yang didapatkan aktual, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, mereka ini yang paling mengerti soal desas-desus gerakan ekstrimis di wilayahnya. Baru setelah dikonfirmasi, nantinya aparat yang melakukan eksekusi," tuturnya.

Sahroni berharap kolaborasi tersebut tidak hanya sekedar formalitas antar-lembaga saja, melainkan harus benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi jangan sampai formalitas saja ini karena ini program bagus," ucap Sahroni.

Sebelumnya, Selasa (5/3), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk bersinergi dalam menyukseskan program Desa Siapsiaga.

Sekretaris Utama (Sestama) BNPT RI Bangbang Surono menjelaskan bahwa Desa Siapsiaga mampu untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham radikal terorisme melalui pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya.

"Desa Siapsiaga merupakan desa yang memiliki daya tahan dan daya tangkal terhadap masuknya ideologi radikal, terorisme dan ekstremisme kekerasan ke wilayah desa tersebut, dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya, untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini penyebaran paham radikal terorisme," ucap Bangbang sebagaimana siaran pers diterima Selasa (5/3).