“Kami menyadari bahwa persoalan sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam mencari solusi. LKKS sebagai lembaga koordinatif merasa ikut bertanggung jawab dalam hal ini,” kata Eni.
Ia juga menyampaikan bahwa LKKS akan terus fokus pada koordinasi program kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan, pembinaan terhadap LKS, serta penggalian potensi sumber daya sosial yang ada.
“Kami berharap Bimtek ini bisa menjadikan LKKS Payakumbuh sebagai role model dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum LKKS Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, yang turut hadir sebagai narasumber, mengapresiasi inisiatif LKKS Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan Bimtek ini.
“Kami sangat mengapresiasi langkah LKKS Payakumbuh yang telah menginisiasi Bimtek ini. Ini menunjukkan keseriusan dalam membina dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sosial di daerah. Semoga ini menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Barat,” ujar Ummi Harneli.
Ia menambahkan, LKKS harus mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial yang mandiri dan berkelanjutan.
“LKKS tidak hanya menjadi penghubung program kesejahteraan sosial, tetapi juga motor penggerak transformasi sosial yang mandiri,” tegasnya.
