Prioritas pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Kedua, peningkatan perekonomian yang unggul dan berbasis produk unggulan serta inovasi.
“Prioritas ketiga adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sementara prioritas kelima adalah pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung program strategis nasional, di antaranya penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.
Elzadaswarman menekankan pentingnya perencanaan yang benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kita harapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan RKPD 2027 serta memperkuat langkah percepatan penurunan stunting,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
