CARAPANDANG – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai lebih baik fokus mengatasi persoalan HAM ketimbang ikut mengatur jabatan Polri.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Menurutnya banyak kasus HAM di republik ini yang belum terselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi fokus dikerjakan.
"Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya," ujarnya.
Menurutnya usulan Menteri HAM soal kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan membutuhkan pembahasan mendalam.
Karena itu, Dia menilai usulan tersebut harus dikaji secara matang dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengaturan kelembagaan Polri.
Legislator dari Fraksi PKB ini juga menilai masih ada banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas, perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga penguatan pendidikan HAM di tengah masyarakat.
Maka itu dia mendorong agar Kementerian HAM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan penegakan HAM berjalan lebih efektif.
