CARAPANDANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian pencegahan korupsi sebagai respons terhadap potensi kerawanan dalam pengadaan program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos).
Mengutip laporan Antaranews, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa kajian dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK untuk memetakan titik-titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Budi dikutip Antaranews, Senin (4/5/2026).
Kajian ini menyasar area pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Tujuannya agar para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Budi memaparkan data penindakan KPK periode 2004-2025 mencatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Angka tersebut menjadikan modus pengadaan sebagai penyumbang perkara terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
