PBB pada November lalu menyetujui rencana Trump terkait Gaza, termasuk wacana kontrak senilai US$1,7 miliar untuk satu kontraktor utama. Namun, rencana tersebut menuai kritik karena dinilai lebih berorientasi bisnis, sementara komunitas internasional mendorong Gaza dibangun kembali sebagai wilayah layak huni bagi 2,1 juta warga Palestina.
Sementara itu, Israel masih menguasai sebagian wilayah Gaza dan menyatakan akan melarang rekonstruksi di area yang dikelola Hamas hingga kelompok tersebut melucuti senjata. Kondisi ini membuat masa depan rekonstruksi Gaza masih penuh ketidakpastian, di tengah meningkatnya minat bisnis dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.
