"Indonesia membutuhkan banyak dokter hari ini, sedangkan ini ada tersedia seribuan lebih dokter. Kalau ditangani dengan baik, tentu kita akan mendapatkan tenaga dokter untuk bisa melayani masyarakat," ujar dia.
Komnas HAM memandang persoalan itu perlu segera mendapatkan kejelasan agar hak para calon dokter atas kepastian profesi dan kesempatan bekerja tidak terhambat. Oleh karena itu, lembaga tersebut akan melakukan pendalaman dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Selain Kemendiktisaintek, Komnas HAM berencana mengundang Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hambatan yang menyebabkan sertifikat profesi para calon dokter belum diterbitkan.
Amiruddin berharap proses klarifikasi tersebut dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi para calon dokter sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia.
