Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jamaah dapat dipertahankan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Kementerian Haji dan Umrah mengatakan kenaikan sejumlah komponen biaya di dalam negeri dan di Arab Saudi berpotensi mendorong naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," ujar Marwan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan mengkaji berbagai skema agar kenaikan biaya dapat ditekan.

Marwan mengatakan pemerintah perlu merumuskan komponen biaya yang masih dapat diefisiensi.

Menurut dia, biaya penerbangan memiliki keterbatasan karena dipengaruhi ketentuan maskapai, sedangkan layanan akomodasi juga perlu dievaluasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Selain biaya, ia juga menyoroti perlunya solusi jangka panjang terhadap keterbatasan kapasitas di Mina yang hingga kini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.