Persoalan sampah, kata dia, masuk ke dalam kategori informasi karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, termasuk potensi wabah dan penyakit. Oleh sebab itu, informasi terkait pengelolaan sampah harus diumumkan secara cepat, akurat, dan mudah diakses publik.
Saat ini, tambah Aang, KI DKI Jakarta juga tengah melakukan pendataan media sosial badan publik tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi berbasis digital.
Untuk itu, dia meminta agar informasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), mulai dari kapasitas pengolahan, jenis sampah, mekanisme pengelolaan, hingga penggunaan anggarannya dipublikasikan secara rutin kepada masyarakat.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammad Andri menilai kapasitas kehumasan di tingkat kecamatan dan kelurahan masih perlu diperkuat. Ia menegaskan masyarakat jangan sampai tertinggal informasi sehingga muncul anggapan "no viral, no justice".
"Dengan SDM (sumber daya manusia) yang banyak, seharusnya itu tidak menjadi kendala, tinggal bagaimana pemanfaatan dan daya gunanya," ungkap Andri.
