Yusharto mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, di antaranya belum optimalnya standar penyelarasan output kebijakan, keterbatasan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya sistem pelacakan kebijakan.
Selain itu, kesenjangan kapasitas antara perumus dan pelaksana kebijakan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Yusharto mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), melalui penyediaan data yang lebih valid dan reliabel serta pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah.
"Untuk mengatasi permasalahan ini, kami di BSKDN berupaya menjadi policy hub yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah," ujarnya.
Dalam konteks ini, Yusharto menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, baik sebagai penyedia data dan kajian ilmiah, penerjemah data menjadi rekomendasi kebijakan, maupun penjaga kualitas kebijakan publik.
Ia mendorong Unsika dan perguruan tinggi lainnya untuk aktif memanfaatkan berbagai data sektoral yang dimiliki pemerintah serta terlibat dalam riset kebijakan yang aplikatif.
