“Kalau untuk lahan yang membiayai dari pemerintah pusat, tapi kalau untuk pembangunan fisiknya dari badan usaha atau investor. Sudah dihitung (dana pembebasan lahan) sekitar Rp7 triliun sampai Rp8 triliun,” sebut Triono.

Sejak mereka menyatakan hendak dilakukan pelelangan ulang untuk proyek yang menghubungkan lebih dari 50 desa di Pulau Dewata itu, menurut Triono sudah banyak respons positif muncul.

Meski tak dapat menyebut satu per satu, ia berharap seluruh badan usaha dapat mengikuti proses tender ketika dimulai nanti, dan dengan ini ia meyakini pengadaan Jalan Tol GilimanukMengwi akan berlanjut.

Keyakinan ini juga muncul dari Mantan Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir bersama Kementerian PUPR bertemu kepala desa yang wilayahnya dilintasi trase tol.

Koster mengaku punya tanggung jawab atas mangkraknya proyek ini, lantaran jalan tol pengerjaannya dimulai saat ia menjabat.

Ia menjelaskan saat itu Pemprov Bali telah memastikan Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi berjalan sesuai tahapan, mulai dari penetapan lokasi, pengukuran lahan untuk trase tol, hingga peletakan batu pertama di lahan Pemprov Bali.

“Tapi rupanya dalam perjalanan ada perubahan kontraktor yang bergabung dalam konsorsium sehingga ada proses yang membuat pekerjaan tertunda. Sekarang tender ulang oleh kementerian untuk dapat mitra kerja badan usaha yang lebih solid,” ujar Koste