CARAPANDANG - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wida Nurfaida memaparkan pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan Rp118,5 triliun. Hal ini disampaikan  saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI membahas RAPBN 2026, Kamis (12/9/2025). 

“Kami berkomitmen memanfaatkan anggaran untuk memperkuat fungsi kelembagaan, mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ucap Wida di ruang rapat komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Ia menekankan transformasi layanan publik menjadi fokus utama, termasuk aplikasi Sahabat PU, dan Penguatan Portal Perizinan yang terintegrasi OSS (Sistem perizinan yang terintegrasi secara eloktronik). 

Kemudian, pengelolaan Big Open Data untuk keterbukaan informasi, dan digitalisasi layanan keuangan. “Dari perencanaan, pengelolaan keuangan, layanan publik, hingga transformasi digital, semuanya agar Kementerian PU memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Wida menegaskan kebijakan 2026 tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan tata kelola dan pelayanan internal. “Dengan dukungan Komisi V DPR RI, kami optimis meningkatkan kinerja kelembagaan dan menghadirkan layanan publik lebih transparan dan cepat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan forum RDP sebagai bagian penting pembahasan anggaran. “Dalam kesempatan ini kita akan melakukan pendalaman untuk alokasi fungsi dan program,” ujar Lasarus.