CARAPANDANG - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menilai penarikan pasukan TNI dari Lebanon merupakan salah satu opsi yang bisa diambil jika kondisi di lokasi tidak kondusif dan (United Nations Interim Force in Lebanon) UNIFIL tidak bisa memberi jaminan perlindungan terhadap prajurit.

"Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan," kata Kepala Biro Humas dan Data Informasi (Karo Humas Datin) Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pilihan tersebut kata Honi, menunjukkan sikap pemerintah bahwa keselamatan prajurit merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Namun dia menilai hingga saat ini pengiriman prajurit TNI ke Lebanon masih menjadi hal yang layak untuk dilakukan karena beberapa faktor.

Pertama, kata dia, pemerintah akan selalu menerima laporan terbaru dari TNI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut terkait wilayah mana saja yang masih rawan terjadi konflik. Dua pihak tersebut menurut Honi, juga sudah menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan prajurit.

Dia menjelaskan faktor ke dua, pemerintah bisa melakukan pemindahan pasukan dari lokasi satu ke lokasi penugasan yang lain.