CARAPANDANG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan tambahan anggaran Rp7,68 triliun pada 2025. Anggaran tambahan ini untuk kegiatan yang belum terakomodir di dalam Pagu Anggaran. 

Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan. Layanan ini ada terdapat pada seluruh moda transportasi hingga pengadaan bus sekolah.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pengajuan penambahan dilakukan karena anggaran pada 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan anggaran ini terjadi di hampir seluruh Kementerian/Lembaga.

"Kami memahami ini terjadi di hampir seluruh Kementerian/Lembaga. Tetapi masih banyak kegiatan prioritas mendasar yang belum bisa terakomodasi dalam Pagu Anggaran yang sudah dikeluarkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024). 

Budi menjelaskan, Pagu Anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp24,76 triliun, menurun 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Rp38,6 triliun. Hal ini juga sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 19 Juli 2024. 

Padahal, katanya, Pagu kebutuhan Kemenhub tahun 2025 mencapai Rp80,63 triliun. Anggaran tersebut tersebar untuk beberapa Dirjen di Kemenhub. 

"Rinciannya untuk Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp18,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp19,60 triliun. Kemudian Ditjen Perhubungan Udara Rp18,12 triliun, dan Ditjen Perkeretaapian Rp14,21 triliun,” ujar Budi.