Dengan kapasitas yang memadai, ASN diharapkan mampu menjadi penggerak birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bahtra menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan ruang bagi setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai skema, seperti pelatihan, seminar, diskusi, tugas belajar, kursus singkat, program beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga pertukaran pegawai.
Menurut dia, berbagai program tersebut menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas aparatur sekaligus memperkecil kesenjangan kompetensi. Kesempatan belajar di luar negeri juga dinilai dapat memberikan pengalaman dan perspektif baru yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"ASN yang belajar di luar negeri diharapkan kembali sebagai agen perubahan dengan membawa praktik-praktik terbaik untuk memperkuat kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di Indonesia," katanya.
Bahtra menambahkan pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa asing, tetapi juga memperluas jejaring internasional, mempercepat transfer teknologi dan budaya, serta memperkaya perspektif ASN.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan dukungan Komisi II DPR RI terhadap upaya Kemendagri memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, termasuk melalui program beasiswa luar negeri.
