“Selain terus mengadvokasi dan sosialisasi PUG dalam politik, KemenPPPA juga melakukan berbagai upaya, diantaranya bimbingan teknis kepemimpinan perempuan pedesaan, dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat termasuk Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan kapasitas, memperluas pemahaman dan juga meningkatkan keterampilan politiknya agar perempuan yang nanti duduk di parlemen mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan humanis,” jelas Titi.

Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Lis Dedeh menuturkan peluang terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilu menyangkut dengan partisipasi pemilih, penyelenggara pemilu, peran partai politik yang masih patuh pada Undang-Undang Pemilu tahun 2017, kelompok perempuan peserta pemilu, dan kelompok masyarakat sipil.

“Tantangan budaya menjadi salah satu yang paling besar. Masih ada budaya patriarki, politik yang maskulin bahwa laki-laki lebih dari perempuan itu terjadi di daerah-daerah terutama yang kental dengan adat istiadat atau agama. Butuh strategi khusus untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bagi perempuan di politik termasuk soal kepercayaan perempuan pada potensi dan kemampuan perempuan di politik,” tutur Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Lis Dedeh. dilansir kemenpppa.go.id