Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pembangunan infrastruktur strategis dapat terlaksana secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Setelah ini, Mahyeldi menyebut, masih akan ada rapat lanjutan, sehingga peluang untuk penyesuaian setiap kebijakan masih sangat terbuka.
Selain unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian PU RI, rapat pembahasan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, dan Dirut Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia. (adpsb/bud)
