Bila dicermati, ucap Iwan, tujuan konten-konten tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan memancing kemarahan publik, membangun rasa frustrasi, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta institusi negara.
"Ketika informasi sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial," tuturnya.
Iwan menilai beberapa pola komunikasi yang terlihat memiliki kemiripan dengan prakondisi sebelum kerusuhan Agustus 2025 lalu, seperti masifnya penyebaran narasi yang emosional, penggunaan konten yang mudah viral serta eksploitasi isu-isu yang menyentuh keresahan masyarakat.
Namun, menurutnya, tidak dapat disimpulkan bahwa kondisi saat ini pasti mengarah pada atau merupakan bagian dari skenario yang sama dengan peristiwa Agustus 2025 tanpa adanya bukti yang kuat.
"Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam berbagai dinamika politik maupun sosial, eskalasi sering kali diawali oleh perang narasi di ruang digital. Pelajaran pentingnya adalah jangan sampai ruang digital dibiarkan menjadi arena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi hingga memicu polarisasi dan konflik di dunia nyata," ujarnya.
Oleh karena itu, Iwan menyarankan kepada pemerintah perlu merespons dengan cepat, transparan, dan berbasis data. Setiap informasi yang menyesatkan harus segera diluruskan melalui komunikasi publik yang kredibel.
