Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara terus menunjukkan kemajuan signifikan, infrastruktur untuk sektor eksekutif di KIPP hampir rampung dan diperkirakan siap operasional pada 2025.

"Fasilitas itu akan dukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara bertahap," katanya lagi.

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, antara lain meliputi gedung DPR, MPR dan DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya bakal dilaksanakan memastikan keberlanjutan pemerintahan di Kota Nusantara.

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung pada 2028, bersamaan dengan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia yang sepenuhnya fungsional, demikian Troy Pantouw.