CARAPANDANG - TNI AD mengimbau warga untuk bijak dalam menyikapi maraknya rencana pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono pada sejumlah wilayah di Papua.

“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Tri Purwanto, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kapendam menegaskan bahwa setiap karya film yang dipertontonkan secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Oleh karena itu, menurutnya, jika belum ada sertifikasi resmi maka pemutaran film tersebut tidak tepat dilakukan di ruang publik.

Kapendam menekankan bahwa situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga, terlebih di tengah berbagai program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.

Kapendam juga mengingatkan bahwa penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.