Laporan: Linda Sari
SUMBAR, CARAPANDANG.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa elektronifikasi dan realisasi nontunai dalam pengelolaan pemerintahan adalah sebuah kemestian. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (21/03/2024).
"Modernisasi dapat kita pahami sebagai peningkatan. Maka peningkatan demi peningkatan dalam pengelolaan pemerintah, itu bukan saja dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang, melainkan juga tuntunan dalam agama yang dapat bernilai ibadah," ucap Gubernur mengawali arahannya.
TP2DD sendiri, sambung Gubernur, adalah salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, yang juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.
"Patut dipahami, bahwa salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau keterbukaan. Kita di Pemprov Sumbar Alhamdulillah saat ini sudah 100 persen nontunai. Namun beberapa pemerintah kabupaten/kota masih rendah realisasi nontunainya. Masalah dominannya adalah sarana prasarana. Kita sudah surati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS)," ucap Gubernur lagi.
