Ia mengungkapkan, justru para pelaku itulah yang menguasai sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. 

Dari temuan yang ada, dia menduga terdapat ratusan perusahaan yang menikmati konsesi ilegal di kawasan tersebut.

“Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” kata dia.

Ia juga menyebut fitnah tersebut diperkuat melalui peran pengaruh influencer di media sosial yang diduga telah dibayar untuk menyerang martabat Presiden dengan tuduhan kepemilikan lahan sawit di wilayah terdampak bencana alam.

“Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.

Selain membantah isu itu, Hashim menegaskan pemerintah akan terus menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan. Salah satunya, kata dia, menyangkut operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara yang telah ditutup sementara.

“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya,"ujarnya.