Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah bagi masyarakat dengan adanya kebijakan ini. Sebab kata Said, Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

Kebijakan ini juga disebut akan menimbulkan persoalan lain, seperti rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan, dan kerumitan pencairan dana. Kalangan buruh dalam demo nanti turut mengumandangkan isu-isu lain yakni Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Said menuturkan bahwa pendidikan kini menjadi beban yang menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal. Akibatnya, para buruh menjadi sulit untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anaknya. Kemudian terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh menilai bahwa kebijakan ini justru menurunkan kualitas dan pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demo tersebut turut menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menghapus outsourcing serta upah murah.