CARAPANDANG – Harga minyak dunia mengalami kenaikan di tengah konflik Iran vs AS-Israel. Saat ini harganya sudah tembus 92 Dolar AS per barel.

Menyikapi hal tersebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Seperti disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka rencana penyesuaian kebijakan fiskal kepada publik menyusul kenaikan harga minyak acuan global Brent crude oil tersebut.

Menurutnya  langkah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite bukan solusi yang tepat karena berpotensi menekan daya beli masyarakat serta memicu inflasi.

“Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat. Karenanya harus dihindari Pemerintah,”ujarnya di Jakarta,  Sabtu, 7 Maret 2026.

Jika pemerintah menaikan harga BBM akan berdampak luas, yakni mulai dari kenaikan biaya transportasi hingga harga pangan dan biaya produksi yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Maka itu, Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 meminta kepada pemerintah untuk mencari alternatif lain untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani rakyat. Salah satunya dengan meninjau kembali pos-pos pengeluaran negara yang tidak efisien serta mengoptimalkan penerimaan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, dan nikel.