Dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pemerintah Provinsi Sumbar mempertimbangkan berbagai dinamika, termasuk penyesuaian asumsi makroekonomi, kebijakan pembangunan nasional, serta kebutuhan penanganan dampak pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis daerah.
Gubernur menjelaskan, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2026 telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen secara *year-on-year*, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,89 persen akibat tekanan bencana alam. Pemulihan mulai terlihat pada sektor perdagangan, akomodasi dan makan-minum, serta investasi.
Untuk Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp6,61 triliun lebih atau meningkat Rp315,84 miliar dari target awal. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp6,97 triliun lebih, meningkat Rp570,01 miliar dari alokasi sebelumnya.
Adapun untuk KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp6,03 triliun lebih, sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp5,97 triliun lebih. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung tema pembangunan 2027, yaitu “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”
