SUMBAR, CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah. Upaya tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).

Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi dengan BPK menjadi bagian dari ikhtiar kita agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Ia menegaskan, Pemprov Sumbar berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Menurut Mahyeldi, dukungan dan masukan dari BPK sangat dibutuhkan agar program-program penanganan bencana dapat dilaksanakan sesuai aturan, tanpa mengurangi kecepatan dan kepekaan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.