"Faktor yang mendukung meningkatnya kebutuhan perumahahan itu terlihat, sebab pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah di atas 5 persen, dan mendekati rata-rata pertumbuhan nasional. Selain itu inflasi bisa kita kendalikan. Belum lagi banyak warga berusia muda yang membutuhkan rumah. Pemprov Sumbar saja tahun ini menerima 2.000-an PPPK, dan tahun depan juga akan bertambah lagi," ucap Mahyeldi lagi.

Oleh karena itu, Mahyeldi berharap agar Apersi bersama Perbankan, Pengusaha Bahan Bangunan, dan tentu saja Pemda melalui OPD terkait perizinan, permukiman, dan lain sebagainya, harus menjawab tantangan kebutuhan tersebut dengan penyediaan perumahan yang laik, aman, nyaman, sesuai standar, serta terjangkau oleh warga berpenghasilan rendah.

"Selain itu patut diingat, bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan atas implementasi standardisasi perumahan bersubsidi di lapangan. Sebab, kita menerima juga keluhan dari masyarakat. Kita perlu awasi demi memastikan masyarakat yang membeli rumah bersubsidi, tidak mendapatkan masalah dan ketidakpastian," ucap Mahyeldi menutup.

Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) DPP Apersi, Junaidi Abdillah berharap, agar Rakerda Apersi Sumbar dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting, sehingga sinergitas dalam pembangunan perumahan  bersama pihak-pihak terkait di Sumbar dapat terus diperkuat.