Gubernur juga mengajak perantau Minang untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan. “Hampir di seluruh daerah di Indonesia ada orang Minang. Ikatan emosional dengan kampung halaman harus kita manfaatkan, melalui niniak mamak, tokoh adat, dan pemimpin daerah, agar mereka mau menanamkan modalnya di Sumbar,” tambahnya.
Selain itu, Mahyeldi menyinggung persoalan 11 ribu hektare kebun kelapa sawit di Sumbar yang dikelola tanpa izin. Ia menyampaikan langkah Pemprov meminta PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan tersebut guna peningkatan produksi dan rehabilitasi lahan. “Kebijakan ini akan memberi manfaat ekonomi jangka panjang, termasuk melalui pengelolaan BUMD maupun koperasi,” jelasnya.
Gubernur menekankan, sektor pertanian dan pariwisata masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah. “Peran dunia usaha melalui TJSL sangat penting dalam memperkuat sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TJSLBU Sumbar, Gusti Chandra, menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah kolaborasi badan usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. “Forum ini wujud semangat kebersamaan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Program jangka pendek kami difokuskan pada penanggulangan masalah mendesak seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, sedangkan jangka panjang diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah dan menciptakan manfaat bersama,” jelasnya.
