CARAPANDANG - Partai Golkar akhirnya bersuara terkait posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan hormat atas pilihan tersebut, namun melontarkan sindiran tajam dengan mempertanyakan efektivitas peran penyeimbang yang dijalankan PDIP selama ini.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).

Meski demikian, Sarmuji menilai peran penyeimbang yang diklaim PDIP masih abstrak dan sulit dipahami.

Ia menegaskan bahwa meskipun PDIP secara faktual tidak berada dalam pemerintahan, praktik sebagai partai penyeimbang belum terlihat jelas.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," tegasnya.

Sarmuji juga menyindir bahwa istilah "penyeimbang" sebenarnya sudah cukup menggambarkan posisi politik PDIP bagi mereka yang mau membaca.

Ia memilih untuk tidak memperdebatkan lebih lanjut dan menyerahkan penilaian kepada publik.

Pernyataan Golkar ini merupakan respons atas desakan dari Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang sebelumnya meminta PDIP bersikap tegas dan tidak "abu-abu" terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.