Selain itu, Fraksi PKB juga mengajukan permohonan agar MPR menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 yang berisi tentang pemberhentian Gus Dur dari jabatan presiden, sudah tidak berlaku lagi.

Hasanuddin mengatakan bahwa langkah MPR menyatakan TAP MPR soal Soekarno yang tak berlaku lagi, telah memulihkan nama baik Bapak Proklamator tersebut.

Dia mengatakan kebijakan tersebut bukan hanya bentuk kenegarawanan dan memberikan rasa keadilan, tetapi juga bakal memberikan pendidikan karakter yang baik terutama bagi generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa.

"Kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pejuang kemerdekaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Senin (9/9) menyerahkan surat pimpinan MPR RI tentang tidak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno kepada keluarga Presiden Pertama RI Soekarno dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

Tidak berlakunya TAP MPRS tentang Soekarno itu pun sekaligus mencabut tuduhan kepada Presiden Soekarno soal mendukung pemberontakan dan pengkhianatan Gerakan 30 September (G30S) PKI pada tahun 1965.