Namun selain itu, Mahyeldi juga meminta jajarannya di lingkup Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui OPD terkait. Sehingga, pengimplementasian SAKIP ke depan semakin dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan anggaran pemerintah ke depan juga lebih maksimal.

"Yang perlu kita tekankan, bahwa ASN juga harus kuat dalam mengawal APBD, agar pelaksanaan RPJMD sesuai dengan RPJMN. Oleh karena itu, kita perlu menelisik satu per satu, mana program dan kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan perencanaan daerah dan rencana pemerintah pusat. Pada intinta, urusan wajiblah yang harus didahulukan," ujarnya lagi.

Ada pun jajaran pejabat Kemenpan RB yang hadir memberikan masukan dalam kesempatan ini antara lain, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto; Sekretaris Deputi, Hidayah Azmi Nasution; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy; dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Budi Prawira.