Namun, dia memberikan catatan yakni pemerintah harus melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam perang melawan judi online.

“Pemerintah perlu membangun integrated cyber task force yang menyatukan Komdigi, kepolisian, PPATK, OJK, Bank Indonesia, operator telekomunikasi, hingga platform digital global dalam satu pusat operasi terpadu,” tegasnya.

Selanjutnya dia menekankan pentingnya penguatan digital intelligence dan artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi promosi judi online di media sosial maupun aktivitas jaringan digital terorganisir.

“Pemerintah perlu menggunakan sistem deteksi otomatis berbasis AI untuk membaca pola promosi judi online di media sosial, transaksi mencurigakan, hingga aktivitas bot dan jaringan afiliasi digital,”ujar anggota DPR dari dapil Jawa Tengah VII ini.

Dan dia juga mengingatkan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas utama lantaran banyak korban judi online berasal dari kelompok rentan dan generasi muda.

“Perang melawan judi online sejatinya juga merupakan perang melawan manipulasi psikologis dan eksploitasi algoritma,” ujar Amelia.

Dia pun meminta platform digital ikut bertanggung jawab menjaga ruang digital nasional dari promosi terselubung judi online.

“Platform tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut bertanggung jawab menjaga ekosistem digital yang sehat,” pungkasnya.