Belum adanya maklumat , maka masih sangat mungkin ibadah haji 2026 akan tetap dilaksanakan. Berangkat dari hal ini maka pemerintah harus menyiapkan skenario penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mengingat, eskalasi konflik belum bisa diprediksi seperti apa.
“Mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu,” katanya.
Maka itu, Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rapat dengar pendapat (RDP) setelah masa reses DPR RI usai.
“Saya kira itu yang akan kita dorong di dalam rapat-rapat nanti. Kita akan lebih dahulukan nanti karena persiapan haji ini sangat mendesak,” katanya.
DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026
Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rapat dengar pendapat (RDP) setelah masa reses DPR RI usai.
