CARAPANDANG - Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian RI dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara yang juga menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Mengutip laporan iNews, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan maupun status.

"Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika memang ada bukti-bukti yang kuat, maka harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip iNews, Kamis (9/7/2026).

Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra yang meminta kasus ini dibongkar seterang-terangnya.

"Tidak penting dia pejabat, pengusaha, karyawan, semua sama di depan hukum," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR Abdullah juga mengingatkan agar Polri tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga mengusut aktor intelektual dan regulator jika ditemukan bukti keterlibatan.

Ia meminta agar tidak ada pihak mana pun yang mencoba mengintervensi penanganan kasus ini.

Habiburokhman enggan menanggapi kabar pengunduran diri Febrie Adriansyah, menyatakan masih perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut.

Kasus dugaan korupsi batu bara ini ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan diduga memicu pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah serta merugikan keuangan negara.