CARAPANDANG –Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mengungkapkan bahwa DPR mendorong pembentukan Kementerian Haji, menyusul adanya usulan pemisahan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah agar lebih fokus ke depan.

"(Opsi) kementerian, (kita) dorongnya kementerian,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025.

Dia mengatakan DPR hanya bisa mendorong soal keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kementerian baru tersebut. Tapi, politisi Partai Golkar ini sangat berharap agar urusan haji dan umrah ini dipegang kementerian sendiri, bukan badan.

"Ya nanti pilihannya ada di Pak Presiden, antara kementerian atau lembaga (badan). Pak Presiden maunya lembaga, (kita) maunya kementerian, kita siap saja,” ucapnya.

Singgih mengatakan jika hanya sebatas lembaga, maka akan kurang kuat regulasinya di daerah, lain halnya jika dijadikan kementerian. 

“Kalau lembaga kan nggak punya di daerah. Jadi kita lebih baiknya sebenarnya kementerian. Sekuat-kuatnya lembaga kan seperti di BPKH. Banyak ya? Iya, tapi nggak bisa, nggak punya di daerah ya. Jadi harusnya sampai punya cabang di daerah,” katanya.