Selanjutnya dia mengatakan dengan adanya BBM khusus ini bisa meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional. Biaya produksi yang lebih rendah diharapkan berdampak pada meningkatnya hasil tangkapan, kesejahteraan nelayan, serta menjaga stabilitas pasokan ikan di dalam negeri.

Meski demikian,  Politisi PKB ini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada penetapan harga semata. Ia meminta pemerintah memastikan distribusi BBM khusus benar-benar tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh nelayan yang berhak menerima.

"Yang tidak kalah penting adalah pengawasan dalam penyaluran. Jangan sampai BBM khusus yang diperuntukkan bagi nelayan justru bocor atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari distribusi hingga penggunaannya," tegasnya.

Dan dia pun mengingatkan agar tidak ada praktik penyelewengan yang merugikan nelayan. Menurutnya, setiap bentuk penyalahgunaan harus ditindak tegas karena dapat menghilangkan manfaat kebijakan yang telah diberikan pemerintah.

"Jangan ada oknum yang bermain-main dengan distribusi BBM khusus ini. Jika ditemukan adanya penyelewengan, aparat penegak hukum harus segera turun tangan dan menindak pelakunya tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah dengan mafia yang mencoba mengambil keuntungan dari hak-hak nelayan," katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan pangan itu berharap kementerian dan lembaga terkait dapat membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, sehingga subsidi atau harga khusus BBM benar-benar memberikan manfaat bagi sektor perikanan nasional.

"Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan yang lebih produktif," ujarnya.