Sementara itu, Iskandar Datau selaku Sekretaris Daerah (Sekda) menyikapi pentingnya keterbukaan informasi yang tak lain merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hal memperoleh informasi, menurut Sekda Iskandar, merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

"Inilah yang menjadi dasar bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu untuk menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenan dengan jalannya penyelenggaraan pemerintahan," ujar Sekda Iskandar Datau.

Dikhawatirkan, kata mantan Kepala Badan Keuangan Pohuwato ini, jika penyelenggaraan pemerintahan tidak transparan, maka akan terjadinya masyarakat yang pasif, tidak ada kritik, unjuk rasa, dan ketidakberdayaan masyarakat akan aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Mantan Kadis Kehutanan Pohuwato ini pun berharap, dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diharapkan dapat mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, sehingga dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.