CARAPANDANG - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya perbedaan data jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap deputi. Ketidaksinkronan data ini menjadi salah satu tantangan tata kelola yang tengah dibenahi pimpinan baru BGN.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan temuan ini usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Latar belakangnya sebagai auditor selama 34 tahun di BPKP membuatnya mencermati sistem informasi yang digunakan BGN untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Tadi sudah dikenalkan Ibu Kepala bahwa background saya adalah dari BPKP, saya auditor 34 tahun. Jadi keahlian kami memang di bidang tata kelola dan pengendalian internal," ujar Arum.

Dari hasil pengamatan awal, Agustina menemukan sejumlah platform data yang tersedia masih berjalan sendiri-sendiri atau tidak terintegrasi antar deputi.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program.

Kepala BGN Nanik S. Deyang sebelumnya juga menyoroti masalah distribusi dapur yang tidak merata. Saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan, namun terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.

Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih kekurangan layanan.

Kondisi ini dinilai tidak efisien karena sebagian besar dapur menggunakan skema sewa fasilitas.