CARAPANDANG –  Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengatakan bahwa pembentukan  Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian nasional sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menurutnya dalam pengelolaan ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas kekeluargaan, bukan semata-mata menyerahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini merupakan amanah dari konstitusi bangsa Indonesia yakni pada pasal 33.

"Kita menghormati mekanisme pasar, oleh sebab itu kehadiran Danantara adalah sebuah bentuk konkret kehadiran pemerintah ke depan," katanya dalam acara Townhall Meeting BPI Daya Anagata Nusantara di Jakarta Convention Center, Senin 28 April 2025.

Pada kesempatan ini, Rosan juga menyoroti pentingnya memperkuat karakter, kompetensi, dan komitmen para pemimpin BUMN. Seluruh jajaran BUMN harus memiliki karakter bersih, berjiwa Pancasila, serta kompeten dalam menghadapi tantangan global. 

Komitmen terhadap good governance, transparansi, akuntabilitas, integritas, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan juga menjadi kunci utama.

"Semoga kehadiran Danantara bisa memberikan asas manfaat positif tidak hanya perekonomian bangsa tapi seluruh tanah air," harapnya.