"LPM harus memahami isu strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai terjebak dalam kepentingan politis pihak tertentu, tugasnya lebih mulia dari itu ditengah masyarakat," kata Mahyeldi.

Beberapa hal tersebut menjadi materi utama dalam sambutan Gubernur Mahyeldi saat membuka kegiatan rakor LPM yang mengusung tema "Melalui Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kita Perkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan LPM Nagari/desa/Kelurahan, Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan Antar Kelembagaan Menuju Sumbar, Madani yang unggul dan berkelanjutan".

Mahyeldi menambahkan, secara kelembagaan LPM  tentunya memiliki keterbatasan, baik dari segi kewenangan, anggaran maupun kualitas SDM. Untuk menyikapi kondisi tersebut, ia mendorong LPM untuk mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai unsur dalam artian positif seperti pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Lurah dan Walinagari serta unsur penggiat pemberdayaan masyarakat lainnya agar tugas dan fungsinya dalam masyarakat tetap bisa berjalan optimal.

"Ditengah banyaknya keterbatasan yang dimiliki LPM, kemampuan kolaborasi dan komunikasinya terhadap berbagai unsur menjadi penting, untuk penguatan kualitas dan kapasitas para anggota LPM agar fungsinya ditengah masyarakat tetap optimal," tukuk Gubernur.