Selanjutnya, mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung, sapi, kambing dan unggas, mencetak 100 ribu millennial dan woman entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku UMKM melalui pememfaatan teknologi digital, membangun industri pariwisata bersama pemerintah kabupaten/kota serta mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Zanariyah yang hadir secara online menyebutkan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, sangat vertikal. Artinya setiap penyusunan rencana harus disesuaikan terlebih dahulu dengan RKPD Pusat.
“Saya melihat, tema yang diusung dalam RKPD Provinsi Sumbar adalah mempercepat tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami mengingatkan agar dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan perencanaan nasional,”tegas Zanariyah.
