Politisi PKS ini menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret guna mencegah memburuknya situasi. 

Menurutnya, tindakan preventif dan diplomatik diperlukan untuk memastikan bahwa ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat melibatkan lebih banyak negara.

“Penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB merupakan pondasi utama bagi terciptanya perdamaian dunia. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut harus ditindak secara tegas oleh komunitas internasional,” kata Ketua DPP PKS ini. 

Atas dasar itu, Mardani berharap semua pihak perlu menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bersifat eskalatif. Sebab, dalam situasi global dengan berbagai krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik yang dibutuhkan saat ini adalah deeskalasi bukan provokasi agar perdamaian dan stabilitas kawasan tetap terjaga. 

“Melalui BKSAP DPR RI, Indonesia terus meneguhkan komitmennya terhadap prinsip penyelesaian konflik secara damai dan menjunjung tinggi hukum internasional,” kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS ini.

Lebih jauh, Mardani menyebut pergerakan lain yang dilakukan adalah mendorong parlemen-parlemen dunia untuk turut bersuara dan mengambil inisiatif mendorong penyelesaian damai, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen. 

“Dalam situasi penuh ketegangan seperti ini, suara parlemen sebagai representasi rakyat dunia menjadi penting untuk menekan pihak-pihak yang cenderung menggunakan kekuatan militer secara sepihak,” katanya.