Pemerintah menggelontorkan Rp4,2 triliun untuk membiayai Program Magang Nasional Angkatan II. Anggaran itu merupakan bagian dari total Rp6,26 triliun yang disiapkan pada semester kedua tahun ini untuk menjangkau 420 ribu penerima manfaat, mulai dari peserta magang, peserta pelatihan vokasi lulusan SMA/SMK, hingga pekerja yang baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Optimisme pemerintah bertumpu pada hasil angkatan pertama. Dari sekitar 100 ribu peserta tahun lalu, sekitar 30 persen atau 30 ribu orang telah direkrut sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang. Sementara itu, sekitar 30 persen lainnya masih menjalani proses rekrutmen. Capaian tersebut menjadi dasar keyakinan bahwa program ini bukan sekadar seremoni kebijakan, melainkan jembatan menuju dunia kerja yang mulai menunjukkan hasil.
Respons kalangan pengamat kebijakan publik pun cenderung positif. Skema uang saku yang setara dengan upah minimum dinilai sebagai terobosan yang belum pernah diterapkan dalam skala sebesar ini. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk investasi negara dalam penguatan kompetensi lulusan baru di tengah tingginya angka pengangguran terdidik.
Sebagian pengamat bahkan melihat program ini dalam perspektif yang lebih luas sebagai investasi sosial. Jika dijalankan secara konsisten, program tersebut dinilai berpotensi mengurangi keresahan di kalangan generasi muda yang belakangan kerap mengemuka di ruang digital.
