CARAPANDANG –  Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa bencana banjir yang melanda Sumatera harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan.

Menurutnya segala jenis pembalakan, baikan yang berizin resmi maupun ilegal, sama-sama berpotensi merusak kawasan hutan.

Atas dasar itu, dia menegaskan  musibah yang terjadi di tiga provinsi Pulau Sumatra itu tidak bisa dilihat secara simplistis dengan hanya menyalahkan praktik pembalakan ilegal.

"Tekad Presiden Prabowo untuk menertibkan dan membasmi pembalakan liar patut kita apresiasi. Tetapi pertanyaannya, apakah biang kerok dari terjadinya bencana banjir bandang itu hanya disebabkan oleh perilaku dari para pembalak liar atau juga bisa dilakukan oleh pembalak berizin yang telah berbuat hal-hal yang tidak patut dan melanggar hukum?"katanya seperti dilansir Republika, Selasa, 16 Desember 2025. 

Selanjutnya dia menekankan bahwa  pembalak legal pun, jika bekerja sama dengan pengusaha pembalakan liar, dapat berpotensi merusak kawasan hutan. Maka, tidak tertutup kemungkinan bahwa praktik pembalakan berizin dilakukan secara menyimpang.

Dia pun menyarankan agar dibentuk tim independen untuk menelusuri pelaku perusak hutan di Indonesia, khususnya Pulau Sumatra. Dengan demikian, penanganan perkara dapat lebih objektif. Langkah ini juga dapat mengantisipasi agar kerusakan ekosistem hutan tidak terjadi lagi di masa mendatang.